DPP Demokrat menantang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko jika ingin mencalonkan diri sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang agar dilakukan dengan cara yang sah sebagai kader partai politik.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai
Demokrat Herzaky Mahendra Putra terkait dugaan
keterlibatan Moeldoko dalam upaya mengkudeta Partai Demokrat Demi Nyapres 2024
"Kalau KSP Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) dulu sebagai kader Partai Demokrat," kata Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).
"Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," imbuhnya.
VIDEO :
Herzaky mengingatkan Moeldoko saat ini ia sedang diberi kepercayaan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai KSP. Oleh karena itu, Herzaky meminta Moeldoko menjawab kepercayaan itu dengan bekerja sungguh-sungguh.
Dia menyarankan agar Moeldoko membantu rakyat yang kesulitan karena pandemi dan krisis ekonomi. Herzaky menilai tidak sepatutnya Moeldoko bicara soal pencapresan dalam kondisi sulit ini.
"Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba," ucap Herzaky.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada upaya pengambilalihan partai. Dia menyebut upaya itu dilakukan oleh orang dekat Presiden Jokowi.
Setelah itu, sejumlah elite Demokrat mengungkap bahwa orang yang dimaksud AHY adalah Kepala KSP Moeldoko. Moeldoko disebut menggandeng sejumlah kader untuk merencanakan KLB dan merebut kekuasaan AHY.
Merespons hal itu, Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan Demokrat. Namun, ia membantah merencanakan kudeta terhadap AHY.
"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam termasuk dari rumah," kata Moeldoko dalam konferensi pers daring, Senin (1/2).
Moeldoko merupakan Panglima TNI pada masa Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, Agustus 2013 - Juli 2015. Setelah purnawirawan sebagai TNI, ia sempat merapat ke Hanura. Lulusan terbaik Akabri pada 1981 itu bergabung di Hanura pada 2016, dan langsung didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.
Lalu pada awal Juli 2018 silam, Moeldoko menyatakan mundur dari Hanura dengan dalih ingin fokus bekerja sebagai KSP yang membantu Presiden Jokowi.